Konsep Perawatan Pos Mortem
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
diatasi dengan alat bantu aktifitas organ
vital yang telah sangat melemah ; aktifitas susunan saraf pusat masih tampak
walaupun lemah. Koma adalah keadaan tidak sadar diri, tidak dapat dibangunkan
karena ada gangguan susunan saraf pusat akibat trauma kapatis berat, keracunan,
Mati merupakan berhentinya kehidupan,
seluruh organ vital berhenti bekerja. Ada beberapa istilah dipakai
dalam berbagai keadaan yang mendekati mati. Misalnya: Mati suri yaitu keadaan
seperti (menyerupai) mati, tetapi masih dapat gangguan keseimbangan elektrolit,
apopleksia (Yunani : apoplexia = apoplexy = pendarahan interaknial yang
berdampak timbulnya gejala mendadak - serius dari aspek neurologi,
seperti kelumpuhan alat gerak satu sisi atau pada kedua sisi disertai/ tanpa
disertai gangguan atau sama sekali tidak bisa berbicara) ; kematian somatic
(somatic dealt), keadaan dimana seluruh aktivitas berhenti.
Visum (tanda pernyataan)
dokter (pemeriksaan dengan stetoskop), atas tidak terdengarnya
lagi detak jantung dan suara pernafasan penderita yang dinyatakan mati.
Perubahan post mortem dipengaruhi banyak faktor, seperti: ada tidaknya penyakit
infeksi/ sepsis, ketegangan jiwa saat menjelang
kematian, perbedaan suhu badan dengan suhu sekitar.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang diatas, maka rumusan maslah dalam makalah ini dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Apa pengertian dari Post Mortem ?
2. Apa sajakah factor-faktor yang
mempengaruhi perubahan pada kematian ?
1.3 Maksud dan Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat
disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari
makalah ini ialah :
1. Untuk mengetahui pengertian dari Post
Mortem.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang
mempengaruhi perubahan pada kematian.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Perubahan Post Mortem
Seseorang dikatakan mati apabila jantung tidak berdenyut lagi dan pernafasan juga berhenti, akhirakhir ini terutama berhubungan dengan kemajuan dalam hal tranplantasi berbagai alat
tubuh, timbul pertentangan mengenai saatnya yang tepat seseorang
dapat dinyatakan mati. Beberapa ahli berpendapat bahwa mendatarnya EEG (Electro
Encephalo Gram) yang berarti berhentinya fungsi otak, dapat dianggap sebaga
saat kematian, tanpa menghiraukan fungsi alat tubuh lainnya.
Kematian tubuh disebut juga somatic dealth,
suatu kematian yang terjadi umum, jadi perlu dibedakan dengan kematian sel yang
diikuti dengan nekrosis. Pada saat terjadi kematian umum mungkin masih terdapat
sel dan jaringan yang masih sempat melanjutkan beberapa aktivitas, misalnya sel
yang sedang bermitosis masih dapat menyelesaikan pembelahannya. Tetapi kemudian
segala kegiatan pada jaringann dan sel akan terhenti sama sekali.
Kriteria diagnostik penentuan kematian :
1. Hilangnya semua respon
terhadap sekitarnya (respon terhadap komandoatau perintah, dan sebagainya).
2. Tidak ada gerakan otot
serta postur, dengan catatan pasien tidak sedang berada dibawah pengaruh
obat-obatan curare.
3. Tidak ada reflek
pupil.
4. Tidak ada reflek
kornea.
5. Tidak ada respon
motorik dari saraf kranial terhadap rangsangan.
6. Tidak ada reflek
menelan atau batuk ketika tuba
endotracheal didorong kedalam.
7. Tidak ada reflek
vestibulo-okularis terhadap rangsangan air es yangdimasukkan ke dalam lubang
telinga.
8. Tidak ada napas
spontan ketika respirator dilepas untuk waktu yang cukuplama walaupun pCO2 sudah
melampaui wilayah ambang rangsangan napas(50 torr).
2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pada
Kematian
Pada kematian tubuh
terjadi serangkain perubahan. Perubahan-perubahan ini juga dipengaruhi oleh bermacam-macam
factor. Diantaranya suhu sekitarnya, suhu tubuh pada saat terjadinya kematian
dan adanya infeksi umum :
1. Algor
Mortis
Ialah perubahan suhu badan, sehingga suhu
badan menjadi kurang lebih sama dengan suhusekitarnya, perubahan ini terjadi
karena metabolism yang terhenti.
2. Rigor
Mortis
Sesudah dua sampai tiga jam akan terjadi
kaku mayat, yang disebabkan oleh otot-otot menjadi kaku akibat
aglutinasi dan presipitasi protein pada otot-otot. Mula-mula terjadi pada
otot-otot infolunter, diikuti oleh otot-otot volunter disekitar kepala dan
leher, dan akhirnya menjalar keseluruh tubuh.kaku mayat biasanya menetap sampai
2-3 hari, dan kemudian menghilang. Kaku mayat timbul lebih cepat dan lebih keras
dalam keadaan tertentu. Pergerakan yang banyak sebelum kematian ,misalnya
prajurit dalam peperangan, demam yang tinggi, kecapaian dansuhu sekeliling yang
tinggi,mempercepat terjadi nya kaku mayat. sebaiknya pada penderita yang sakit lama, cachexia, kaku mayat timbul lebih
lambat.
3. Livor Mortis
Perubahan warna terjadi karena sel-sel
darah mengalami hemolysis dan darah turun ke tempat yang bawah, sehinggan
mengakibatkan lebam-lebam mayat pada bagian-bagian terbawah. Karena pembusukan
maka terbentuk sulfide. Biasanya sekitar usus.
4. Pembekuan Darah
Terjadi segera setelah penderita meninggal. Dapat pula terjadi
pada masa agoni (algonialclots). Beku darah yang terjadi setelah orang
meninggal disebut post mortem clots, warnanya merah, elastic atau seperti agar – agar (cruor clots) dan beku darah ini
tidak melekat erat padadinding pembuluh darah jantung. Bila beku darah
terbentuknya lambat, maka beku darah nampak berlapis-lapis ; sel
darah merah karena lebih berat merupakan lapis terbawah, diantaranya leukosit
dan paling atas ialah lapis yang berwarna kuning terdiri atas plasma darah dan
sedikit leukosit. Beku darah semacam
ini terdapat di dalam jantung dan dapat di temukan pada bedah mayat.Bagian
terbawah yang, merah dan mengandung eritrosit di sebut cruor clots dan bagian
atas yangkuning karena menyerupai lemak
ayam di sebut sebagai “chicken fat clot”.
5. Pembusukan (putrefatiction) dan Autolysis
Akibat pengaruh fermen-fermen pada tubuh, jaringan mengalami
autodigestion.
Pada jaringan tertentu seperti mukosa lambung, kandung empedu, autolysis cepat terjadi,karena itu biasanya tidak dapat diperoleh sediaan mikroskopik yangbaik.
Pada umumnya makin tinggi ferensiasi jaringan, makin cepat autolysis. Sedangkan
jaringan penyokong lebih awet. Pembusukan terjadi akibat masuknya kuman
saprofitik, biasanya kuman ini berasal dari usus. Gas H2S maka
jaringan sekitar usus tampak kehijauan.
2.1. Legislasi Keperawatan
2.1.1. Pengertian
Legislasi Keperawatan adalah proses
pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukumyang sudah ada yang
mempengaruhi ilmu dan kiat dalam praktik keperawatan (Sand,Robbles1981).
2.1.2. Prinsip dasar legislasi
untuk praktik keperawatan
1. Harus jelas
membedakan tiap katagori tenaga keperawatan.
2. Badan yang
mengurus legislasi bertanggung jawab aatas system keperawatan.
3. Pemberian
lisensi berdasarkan keberhasilan pendidikan dan ujian sesuai ketetapan.
4. Memperinci
kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan perawat.
2.1.3. Fungsi legislasi
keperawatan
1. Memberi perlindungan
kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan.
2. Memelihara
kualitas layanan keperawatan yang diberikan
3. Memberi
kejelasan batas kewenangan setiap katagori tenaga keperawatan.
4. Menjamin adanya
perlindungan hukum bagi perawat.
5. Memotivasi
pengembangan profesi.
6. Meningkatkan
proffesionalisme tenaga keperawatan.
2.1.4. Mekanisme Legislasi
Persyaratan legislasi antara lain berupa
kemampuan (kompetensi) yang diakui, tertuang dalam ijazah dan sertifikat.
Legislasi keperawtan mencakup 3 komponen
yaitu registrasi, sertifikasi, dan lisensi atau akreditasi :
1. Registrasi
Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan
informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah.
Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan registered nurse. Untuk
dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan
lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik
maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun. Dalam
masa transisi professional keperawatan di Indonesia, sistem pemberian izin
praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik
bagi lulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun program master
keperawatan dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensi masing-masing.
2. Sertifikasi
Sertifikasi merupakan proses pengabsahan bahwa seorang
perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada area
spesialisasi tertentu seperti kesehatan ibu dan anak, pediatric, kesehatan
mental, gerontology dan kesehatan sekolah. Sertifikasi telah diterapkan di
Amerika Serikat. Di Indonesia sertifikasi belum diatur, namun demikian tidak
menutup kemungkinan dimasa mendatang hal ini dilaksanakan.
3. Lisensi atau
Akreditasi
Akreditasi merupakan suatu proses pengukuran dan
pemberian status akreditasi kepada institusi, program atau pelayanan yang dilakukan
oleh organisasi atau badan pemerintah tertentu. Hal-hal yang diukur meliputi
struktur, proses dan kriteria hasil. Pendidikan keperawatan pada waktu tertentu
dilakukan penilaian/pengukuran untuk pendidikan D III keperawatan dan sekolah
perawat kesehatan dikoordinator oleh Pusat Diknakes sedangkan untuk jenjang S 1
oleh Dikti. Pengukuran rumah sakit dilakukan dengan suatu sistem akrteditasi
rumah sakit yang sampai saat ini terus dikembangkan.
Semua mekanisme tentang proses legislasi
profesi perawat tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam KEPUTUSAN
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1239/Menkes/SK/XI/2001
2.2. Beberapa
Masalah Hukum dan Praktek Keperawatan
Berbagai masalah hukum dalam praktik keperawatan telah
diidentifikasi oleh para ahli. Beberapa masalah yang dibahas secara singkat
disini meliputi :
2.2.1. Malpraktek
Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya
dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti
“salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti
“pelaksanaan” atau “tindakan”,sehingga malpraktek berarti
“pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian
tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya
tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.
Sedangkan difinisi malpraktek profesi kesehatan adalah
“kelalaian dari seseorang dokter atau perawat
untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati
dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang
terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama” (Valentin v. La Society de
Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).
2.2.2. Menandatangani
Pernyataan Hukum
Perawat seringkali diminta menandatangi atau diminta
untuk sebagai saksi. Dalam hal ini perawat hendaknya tidak membuat pernyataan
yang dapat diinterprestasikan menghilangkan pengaruh. Dalam kaitan dengan
kesaksian perawat disarankan mengacu pada kebijakan rumah sakit atau kebijakan
dari atasan.
2.2.3. Informed
Consent
Berbagai format persetujuan disediakan oleh institusi
pelayanan dalam bentuk yang cukup bervariasi. Beberapa rumah sakit memberikan
format persetujuan pada awal pasien masuk rumah sakit yang mengandung
pernyataan kesanggupan pasien untuk dirawat dan menjalani pengobatan. Bentuk
persetujuan lain adalah format persetujuan operasi. Perawat dalam proses
persetujuan ini biasanya berperan sebagai saksi. Sebelum informasi dari dokter
ahli bedah atau perawat tentang tindakan yang akan dilakukan beserta resikonya.
2.2.4. Insident
Report
Setiap kali perawat menemukan suatu kecelakaan baik
yang mengenai pasien, pengunjung maupun petugas kesehatan, perawat harus segera
membuat suatu laporan tertulis yang disebut incident report. Dalam situasi
klinik, kecelakaan sering terjadi misalnya pasien jatuh dari kamar mandi,
jarinya terpotong oleh alat sewaktu melakuakan pengobatan, kesalahan memberikan
obat dan lain-lain. Dalam setiap kecelakaan, maka dokter harus segera diberi
tahu.
Beberapa rumah sakit telah menyediakan format untuk
keperluan ini. Bila format tidak ada maka kejadian dapat ditulis tanpa
menggunakan format buku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan
incident report antara lain :
a. Tulis kejadian sesuai apa adanya
b. Tulis tindakan yang anda lakukan
c. Tulis nama dan tanda tangan anda dengan jelas
d. Sebutkan waktu kejadian ditemukan
2.2.5. Pencatatan
Pencatatan merupakan kegiatan sehari-hari yang tidak
lepas dari asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Pencatatan merupakan
salah satu komponen yang penting yang memberikan sumber kesaksian hukum.
Betapapun mahirnya keterampilan anda dalam memberikan perawatan, jika tidak
dicatat atau dicatat tetapi tida lengkap, tidak dapat membantu dalam
persidangan. Setiap selesai melakukan suatu tindakan maka perawat harus segera
mencatat secara jelas tindkan yang dilakukan dan respon pasien terhadap
tindakan serta mencantumkan waktu tindakan diberikan dan tanda tangan yang
memberikan tindakan.
2.2.6. Pengawasan
Penggunaan Obat
Pemerintah Indonesia telah mengatur pengedaran dan
penggunaan obat. Obat ada yang dapat dibeli secara bebas dan ada pula yang
dibeli harus dengan resep dokter. Obat-obat tersebut misalnya narkotik disimpan
disimpan ditempat yang aman dan terkunci dan hanya orang-orang yang berwenang
yang dapat mengeluarkannya. Untuk secara hukum hanya dapat diterima dalam
pengeluaran dan penggunaan obat golongan nartkotik ini, perawat harus selalu
memperhatikan prosedur dan pncatatan yang benar.
2.2.7. Abortus
dan Kehamilan di Luar Secara Alami
Abortus merupakan pengeluaran awal fetus pada periode
gestasi sehingga fetus tidak mempunya kekuatan untuk bertahan hidup. Abortus
merupakan tindakan pemusnahan yang melanggar hukum, atau menyebabkan lahir
prematur fetus manusia sebelum masa lahir secara alami.
Abortus telah menjadi masalah internasional dan
berbagai pendapat telah diajukan baik yang menyetujui maupun yang menentang.
Factor-faktor yang mendorong abortus antara lain karena :
a. Pemerkosaan
b. Pria tidak bertanggung jawab
c. Demi kesehatan mental
d. Kesehatan tubuh
e. Tidak mampu merawat bayi
f.
Usia remaja
g. Masih sekolah
h. Ekonomi
Aborsi di indonesia dilarang lewat undang-undang
(UU) RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan juga untuk kalangan
muslim lewat fatwa majelis ulama indonesia (MUI) nomor 4 tahun 2005. (tetapi
fatwa membolehkan aborsi dalam keadaan darurat di mana nyawa ibu terancam).
2.2.8. Kematian
dan Masalah Terkait
Masalah hukum yang berkaitan denagn kematian antara
lain meliputi pernyataan kematian, bedah mayat/otopsi dan donor organ. Kematian
dinyatakan oleh dokter dan ditulis secara sah dalam surat pernyataan kematian.
Surat pernyataan ini biasanya dibuat beberapa rangkap dan keluarga mendapat
satu lembar untuk digunakan sebagai dasar pemberitahuan kepada kerabat serta
keperluan ansuransi. Pada keadaan tertentu misalnya untuk keperluan keperluan
peradilan, dapat dilakukan bedah mayat pada orang yang telah meninggal.
2.3. Undang-undang yang Berkaitan
dengan Praktek Keperawatan
Undang-undang praktik keperawatan sudah lama menjadi
bahan diskusi para perawat. PPNI pada kongres Nasional ke duanya di Surabaya
tahun 1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk
perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya Undang-Undang
perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat
bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih antara
tugas dokter dan perawat masih sering tejadi dan beberapa perawat lulus
pendidikan tinggi merasa prustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran,
fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama
pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang
mereka miliki.UU dan peraturan lainnya yang ada di Indonesia yang berkaitan
dengan praktek keperawatan
1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab II (tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain
menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan
hukum.
2. UU No. 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan
UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960.
UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana
meliputi dokter, doter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga
bukan sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan
dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter,
dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidik rendah
dapat diberikaqn kewenangan terbats untuk menjalankan pekerjaannya tanpa
pengawasan langsung.
UU ini boleh dikatakan sudah using karena hanya
mengklaripikasikan tenaga kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan
sarjana). UU ini juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam
menjalankan pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai jenis
tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang ini dan perawat ditempatkan pada
posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung jawab mandiri karena harus
tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.
3. UU kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang wajib keja
paramedis
Pada pasal 2,ayat (3) dijelasakan bahwa tenaga
kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wqajib menjalankan wajib kerja pada
pemerintah selama 3 tahun. Dalam pasal 3 dihelaskan bahwa selama bekerja pada
pemerintah, tenaga kesehatan yang dimaksut pada pasal 2 memiliki kedudukan
sebagain pegawai negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga
diberlakukan terhadapnya. UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan
kemampuan pemerintah dalam mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib
kerja juga tidak jelas dalam UU tersebut sebagai contoh bagai mana sisitem
rekruitmen calon pesrta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankaqn
wajib kerja dll. Yang perlu diperhatikan dalam UU ini,lagi posisi perawat
dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis
termasuk dokter, sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya masih
jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.
4. SK Menkes No. 262/per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan para medis menjadi dua golongan yaitu
paramedic keperawatan (termasuk bidan) dan paramedic non keperawata. Dari aspek
hukum, sartu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi
terpisah tetapi juga termasuk kategori tenaga keperawatan.
5. Permenkes. No. 363/ Menkes/ per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas
perbedaan antara tenaga keperawatan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter,
diizinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi
tidak diizinkan. Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang
sakit dan bidan dapat menolong persalinan dan pelayanan KB. Peraturan ini boleh
dikatakan kurang relevan atau adil bagi propesi keperawatan. Kita ketahuai
Negara lain perawat diizinkan membuka praktik swasta. Dalam bidang kuratif
banyak perawat harus menggantikan atau mengisi kekujrangan tenaga dokter untuk
mengobati penyakit terutam dipuskesmas- puskesmas tetapi secara hukum hal
tersebut tidak dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan
dirumah. Bila memang secara resmi tidak diakui, maka seharusnya perawat
dibebaskan dari pelayanan kuratif atau pengobatan untuk benar-benar melakuan
nursing care.
6. SK Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
94/Menpan/ 1986,tanggal 4 Nopember 1989, tentang jabatan fungsional tenaga
keperawatan dan system kredit poin.
Dalam system ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan
dapat naik jabatannya atau naik pangkatnya setiap 2 tahun bila memenuhi angka
kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah :
penyenang kesehatan, yang sudah mencapai golongan II/a, Pengatur Rawat/ Perawat
Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan Sarjana/S I Keperawatan.
System ini menguntungkan perawat karena dapat naik
pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/ golongan atasannya
7. UU kesehatan No. 23 tahun 1992
Merupakan UU yang banyak member kesempatan bagi
perkembangan termasuk praktik keperawatan professional karena dalam UU ini
dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan, maupun
perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.
Beberapa pernyataan UU kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat
dipakai sebagai acuan pembuatan UU praaktik keperawatan adalah :
1) Pasal
32 ayat 4
Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan
ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2) Pasal
53 ayat I
Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas sesui dengan profesinya.
3) Pasal
53 ayat 2
Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban
untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
8. KepMenKes No.1239/2001 tentang Registrasi dan Praktik
Keperawatan
1) Pasal
8
(a). Perawat dapat melaksanakan praktik
keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan atau
kelompok.
(b). Perawat dalam melaksanakan praktik
keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK.
(c). Perawat dalam melaksanakan praktik
perorangan / berkelompok harus memiliki SIIP.
2) Pasal
15
Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan
berwenang untuk :
(a). Melaksanakan asuhan
keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan,
perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.
(b). Tindakan keperawatan sebagaimana
dimaksud pada butir a meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan,
pendidikan dan konseling kesehatan.
(c). Dalam melaksanakan asuhan
keperawatan sebagaimanadimaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standart
asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
(d). Pelayanan tindakan medik hanya
dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter
3) Pasal
17
Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan harus
sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman
serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi.
4) Pasal
20
(a). Dalam keadaan darurat yang
mengancam jiwa seseorang / pasien, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan
kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
(b). Pelayanan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
2.4. Perlindungan Hukum untuk
Keperawatan
Di Indonesia, dengan telah terbitnya UU kesehatan
No.23 tahun 1992 memberikan suatu jalan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah
termasuk disini UU yang mengatur praktik keperawatan dan perlindungan dari
tuntunan malpraktik. Di berbagai negara maju dimana tuntutan
malpraktik terhadap tenaga professional semakin meningkat jumlahnya, maka
berbagai area pelayanan kesehatan telah melindungi para tenaga kesehatan
termasuk perawat dengan asuransi liabilitas atau asuransi malpraktik. Seiring
dengan perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang asuransi
malpraktik juga perlu dipertimbangkan bagi semua tenaga kesehatan termasuk
perawat di Indonesia.
2.5. Mencegah Masalah Hukum
Masalah hukum memang merupakan hal yang kompleks
karena menyangkut nasib manusia. Menanggapi hal ini kita jadi ingat slogan lama
“mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Kiranya mencegah masalah hukum lebih
baik dari pada memberikan sanksi hukum. Untuk ini sebagai perawat harus
mengetahui prinsip-prinsip dalam mencegah hukum.
Dibawah ini akan dibahas beberapa hal yang dapat
dilakukan perawat yang merupakan nurse defender terhadap masalah hukum :
Ø
Ketahui hukum atau UU
yang mengatur praktik anda.
Ø
Jangan melakukAn
apapun yang anda tidak tahu bagaimana melakukannya (bila perlu, pelajarilah
caranya).
Ø
Pertahankan kompetisi
praktik anda, penting mengikuti pendidikan keperawatan berkelanjutan.
Ø
Sebagai penuntut
untuk meningkatkan praktik, mendapatkan kritik, dan kesenjangan
pengetahuan/keterampilan, lakukan pengkajian diri, evaluasi kelompok, audit dan
evaluasi dari supervisor.
Ø
Jangan ceroboh dalam
melakukan praktik keperawatan.
Ø
Tetap perhatian pada
pasien dan keluarganya.
Ø
Sering berkomunikasi
dengan orang lain, jangan menutup diri.
Ø
Catat secara akurat,
objektif dan lengkap, jangan dihapus.
Ø
Delegasikan secara
aman dan absah, ketahui persiapan dan kemampuan orang-orang dibawah pengawasan
anda.
Ø
Bantu pengembangan
kebijakan dan prosedur (dalam badan hukum).
Ø
Ikuti
asuransi malpraktik, jika saat ini tersedia.
2.6. Regulasi
dalam Praktek Keperawatan
2.6.1. Latar
Belakang Regulasi
Agar melindungi masyarakat dari praktik perawat yang
tidak kompeten, karena Konsil Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam
UU praktik keperawatan akan menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui
uji kompetensi akan membatasi pemberian kewenangan melaksanakan praktik
keperawatan hanya bagi perawat yan mempunyai pengetahuan yang dipersyaratkan
untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan
masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik keperawatan mempunyai
pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar. Masyarakat
membutuhkan pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integrar dari
pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastianhukum kepada pemberian dan
penyelenggaraan pelayanan keperawatan.
2.6.2. Tujuan
Regulasi
Adapun tujuan dari regulasi adalah sebagai berikut :
a. Agar perawat semakin profesional dan proporsional
sesuai dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi.
b. Diharapkan tidak terjadi adanya overlap.
c. Menghindari terjadi malpraktik yang kemungkinan dapat
terjadi.
d. Meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan bidang.
2.6.3. Komponen
Regulasi
Pertama, keperawatan sebagai profesi memiliki karakteristik
yaitu adanya kelompok pengetahuan (body of Knowledge) yang melandasi
keperampilan untuk menyelesaikan masalahg dalam tatanan praktik keperawatan;
pendidikan yang memenuhi standard an diselenggarakan diperguruan tinggi;
pengendalian terhadap stndar praktik; bertanggung jawab dan bertangguang gugat
terhadap tindakan yang dilakukan; memilih profesi keperawatan sebagai karir
seumur hidup; dan memperoleh pengakuan masyarakat karena fungsi mandiri dan
kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan yang
berorientasi pada kebutuhan system klien (individu, keluarga, kelompok dan
komunitas).
Kedua, kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan
keilmuan keperawatan yang dipelajari dalam suatu system pendidikan keperawatan
yang formal dan terstandar menurut perawat untuk akuntabel terhadap keputusan
dan tindakan yang dilakukannya. Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap
kesediaan untuk digugat, apabila perawat tidak bekerja sesuai standar dan kode
etik. Oleh karena itu, perlu diatur system registarasi, lisensi dan sertifikasi
yang ditetapkan denga nperaturan dan perundang-undangan. Sistem ini akan
melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena konsil
keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam UU praktik keperawatan akan
menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi
pemberian kewenagan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang
mempunyai pengetahuan yang dipersyaratakan untuk praktik. Sistem registrasi,
lisensi dan sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang
melakukan praktik keperawatan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk
bekerja sesuai standar.
Ketiga, perawat telah memberikan konstibusi besar dalam
meningkatkan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan
mulai dari layanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa
terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum
diimbangi dengan pemberioan perlindungan hukum, bahkan cendrung menjadi objek
hukum. Perawat juga memiliki kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan
professional, semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil,
berbudi luhur, dan dapat memegang teguh etika profesi. Disamping itu, UU ini
memiliki tujuan lingkup profesi yang jelas, kemutlakan profesi, kepentingan
bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak terkait
lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas,
efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian
interprofesioan (WHO, 2002).
Keempat, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya
pergeseran paradigm dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medical
yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke
paradigm sehat yang lebih holistic yang melihat penyakit dan gejala sebagai
informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen, 1996). Disamping itu,
masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau, pelayanan
keperaweatan yang bermutu sebagai bagian yang integrar dari pelayanan
kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan
pelayanan keperawatan.
Diagnosa
Keperawatan :
ü
. Keputusasaan berhubungan dengan
kondisi fisiologis yang memburuk
ü
Ketidakberdayaan berhubungan dengan penyakit terminal dan ketidak
mampuan hidup.
PERENCANAAN
KEBUTUHAN FISIK
PASIEN MENJELANG AJAL
1. Jalan nafas
tidak efektif
* Posisi fowler
* Suction
* Posisi
lateral tidak sadar
* O2 k/p
2. Menurunnya
perawatan diri : mandi/ kebersihan
* Mandi
* Ganti alat tenun
* Anjurkan ganti pakaian
* Perawatan mata dengan
NaCl
* Perawatan mulut
3.
Gangguan mobilitas fisik
* Bantu pasien tidur selang seling
teratur
* Tempat tidur diberi
talang
gelisah
* Beri posisi tidur
miring cegah aspirasi dari saliva
* Tinggikan kaki bila
duduk cegah edema
4.
Nutrisi
* Antiemetik
* IV /
NGT kalori tinggi dan
vitamin
5.
Kekurangan cairan
* Anjurkan minum
* Kaji refleks
menelan
6.
Perubahan eliminasi BAK/BAB ( konstipasi, inkontinensia)
* Diet serat sesuai
toleransi
* Laksansia bila diperlukan
* Perawatan kulit
inkontinensia
* Ganti alat tenun
* Kateterisasi / indwelling catheter
7.
Perubahan persepsi / sensori : visual
* Ruangan yang terang
* Bicara dengan jelas,
jangan berbisik
* Hati-hati memilih pokok
pembicaraan
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Mati merupakan
berhentinya kehidupan dikarenakan seluruh organ vital berhenti bekerja.
Perawat telah memberikan konstribusi besar
dalam peningkatan akan digunakan untuk mendorong berbagai pihak untuk
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Praktik keperawatan.Tidak adanya
undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum
dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan.
Konsil keperawatan bertujuan untuk
melindungi masyarakat, menentukan siapa yang boleh menjadi anggota komunitas
profesi (mekanisme registrasi), menjaga kualitas pelayanan dan memberikan sangsi
atas anggota profesi yang melanggar norma profesi (mekanisme pendisiplinan).RUU
Praktik Perawat, selain mengatur kualifikasi dan kompetensi serta pengakuan
profesi perawat, kesejahteraan perawat, juga diharapkan dapat lebih menjamin
perlindungan kepada pemberi dan penerima layanan kesehatan di Indonesia.
3.2 Kritik dan Saran
Allhamdulillah,
akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar dan tepat waktu.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Walaupun di
dalamnya msasih banyak kekurangan, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu, kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari rekan-rekan
khususnya dan dari dosen Dalam prakteknya
perawat dituntut untuk tanggap dalam memberikan
asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam
menyelesaikan masalah kesehatan dan kompleks, memberikan tindakan keperawatan
langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah keperawatan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem
klien, memberikan pelayanan keperawatan disarana kesehatan dan tatanan lainnya,
memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi,
pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat, melaksanakan program
pengobatan secara tertulis dari dokter. Untuk menunjang kegiatan tersebut
seorang perawat diharapkan terdaftar pada badan resmi baik milik pemerintah
maupun non pemerintah.
Comments
Post a Comment